Search

Minggu, 02 Oktober 2011

TUGAS PPKN MERANGKUM BAB 1


BUDAYA POLITIK DI INDONESIA
            Budaya berasal dari bahasa sanskerta, yaitu dari kata buddayah, bentuk jamak dari kata buddhi yang berarti budi atau akal. Jadi, budaya adalah hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal.
            Mengenai politik, istilah politik berasal dari bahasa yunani, yaitu dari kata polis yang berarti negara kota.
1. Pengertian Budaya Polilik menurut para ahli/pakar politik :
·         Menurut Almond dan Powell
            Budaya politik merupakan dimensi psikologis system politik. Dikatakan sebagai dimensi psikologis karena budaya politik bukan lagi sebuah system normative yang ada di luar masyarakat.
·         Macdridis & Brown
            Budaya politik harus diwarnai oleh kerja sama atas dasar saling percaya yang tinggi antarwarga masyarakatnya lebih mendukung demokrasi.
·         Alan R. ball
            Budaya politik merupakan suatu susunan yang terdiri dari sikap, kepercayaan, emosi, dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan system politik dan isu-isu politik.
·         Rusadi Sumintapura
            Budaya poltik adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati anggota suatu system politik.

2. Ruang Lingkup Budaya Politik Mencakup tiga hal, yaitu:
1.      Orientasi yang dipengaruhi oleh perasaan keterlibatan dan penolakan terhadap kehidupan politik.
2.      Orentasi yang bersifat menilai objek dan peristiwa politik.
3.      Orientasi dari individu yang diperolehnya dari pengetahuan mengenai kehidupan politik.

3. Macam-macam Budaya Politik.
            Berdasarkan  tipenya, budaya politik dibagi menjadi 4, yaitu:
·         Budaya Politik Parokial, yaitu berada dalam wilayah /lingkup yang kecil.
·         Budaya Politik Sebagai Subjek, yaitu berada dalam suatu wilayah yang lebih besar.
·         Budaya PolitikSebagai Peserta, yaitu berada dalam masyarakat yang telah memiliki kesadaran politik yang tinggi dan aktif di dalam memainkan peranan politik, baik di dalam system dan luar system.
·         Tipe campuran, yang meliputi:
a)      Budaya Politik Parokial.
b)      Budaya Politik Sebagai Subjek.
c)      Budaya Politik Sebagai Peserta.
d)      Civic culture.
            Berdasarkan sikap dan kecakapan yang dimiliki, budaya politik digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu:
1.      Budaya Politik Partisipan, yaitu setiap warga Negara yang melibatkan diri dalam kegiatan parpol, seperti dalam pemberian suara (voting) dan mencari informasi tentang kehidupan politik.
2.      Budaya Politik Subjek, yaitu warga Negara yang secara pasif patuh kepada pemerintah dan undang-undang dengan tidak ikut pemilihan umum.
3.      Budaya Politik Parokial, yaitu warga Negara sama sekali tidak menyadari adanya pemerintahan dan politik.
            Berdasarkan proporsi , maka terdapat 3 model kebudayaan politik, yaitu:
1.      Masyarakat Demokratis Industrial
           Jumlah partisipan mencapai 40-60% dari penduduk dewasa dan banyak aktivitas politik untuk menjamin adanya kompetisi partai-partai politik serta kehadiran pemberian suara yang besar.
2.      Model Sistem Otoriter
           Terdapat sebagian kecil partisipan industrial dan modernis, seperti organisasi politik, mahasiswa, dan kaum intelektual denagn tindakan persuasive menentang system yang ada.
3.      Sistem Demokratis Praindustri
           Hanya terdapat sedikit sekali partisipan dan sedikit pula keterlibatannya kepada pemerintah.

4. Model kebudayaan politik yang berkembang dalam suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini:
1.      Tingkat pendidkan warga Negara (factor kunci)
2.      Tingkat ekonomi (semakin sejahtera rakyat maka semakin tinggi partisipasi politiknya)
3.      Kamuan politik (political will)
4.      Supremasi hokum (adanya penegakan hokum adil, independent, dan bebas)
5.      Media massa yang independent (berfungsi sebagai control social, bebas, dan mandiri)

5. Budaya Politik Indonesia
a)      Masyarakat Bersifat Hierarki
Masyarakat jawa, dan sebagian besar masyarakat lain di Indonesia, pada dasarnya bersifat hierarki. Ada pemilahan yang tegas antara mereka yang memegang kekuasaan, yang juga disebut sebagai kalangan priyai, dan rakyat kebanyakan. Mereka kadang diwajibkan ikut gejala “bapakisme” atau “asal bapak senang” dalam proses penyelenggaraan pemerintah Negara. Hal itu tentu tidak menguntungkan. Karena itu, orientasi hierarki sebaiknya diganti dengan orientasi merakyat.



b)      Kecenderungan Patronage
Salah satu budaya politik yang menonjol di Indonesia, adalah kecenderungan pembetukan pola hubungan patronage, baik di kalangan penguasa maupun masyarakat yang didasarkan atas patronage. Pola hubungan dalam konteks ini bersifat individual. Antara dua individu, yaitu si patron (si pelindung) dan si client (si klien), terjadi interaksi yang bersifat resiprokal atau timbal balik dengan mempertukarkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing     pihak.

c)      Kecenderungan Neo-patrimonialistik
Salah satu kecenderungan yang dapat kita amati dalam perpolitikan Indonesia adalah kecenderungan akan munculnya budaya politik yang bersifat neo-patrimonialistik. Dikatakan sebagai neo-patrimonialistik, karena Negara memiliki atribut yang bersifat modern dan rasionalistik, seperti birokrasi. Tetapi juga memperlihatkan atribut yang bersifat patriomonialistik.

6. Pengertian Sosialisasi Politik
            Pengertian Sosialisasi Menurut Beberapa para ahli/pakar politik :
a.       Gabriel A.  Almond
            Yaitu proses “pengajaran” nilai-nilai masyarakat, dalam hal ini nilai-nilai dan kebudayaan politik, kepada warga Negara.
b.      Ramlan Subakti
            merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakat.

            Sosialisasi Politik adalah bagian dari proses sosialisasi yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukan bagaimana seharusnya masing-masing anggota masyarakat berpatisipasi dalam system politiknya.
Sosialisasi bersifat langsung, yaitu melibatkan komunikasi informasi, nilai-nilai, atau perasaan-perasaan mengenai politik secara eksplisit.
Contoh: mata pelajaran kewarganegaraan yang diberikan di sekolah-sekolah
Sosialisasi bersifat tidak langsung, yaitu sikap-sikap yang cenderung memengaruhi sikapnya di masa dewasa terhadap pemimipin-pemimpin politik dan terhadap sesame warga.
Contoh: sikap pembangkang terhadap orang tua, guru, dan teman
7. Metode Sosialisasi Politik
a)      Pendidikan Politik melalui suatu proses dialog sehingga masyarakat memperoleh nilai, norma, dan symbol politik. Pada umumnya digunakan oleh negara-negara demokrasi.
b)      Indoktrinasi Politik ialah proses sepihak ketika penguasa memobilitasi dan memanipulasi warga masyakatnya untuk menerima nilai-nilai, norma, dan symbol yang dianggap oleh pihak yang berkuasa ideal dan baik. Pada umumnya digunakan oleh negara fasis dan Negara komunis.

8. Sarana Sosialisasi Politik
a)      Keluarga
Peran keluarga dalam sosialisasi politik sangat penting. Keluarga merupakan agen pertama yang sangat menentukan pola pembentukan nilai politik bagi seorang individu. Peranan keluarga dalam proses sosialisasi politik antara lain:

·         Pembuatan keputusan dalam keluarga yang dapat meningkatkan perasaan kompetensi politik  si anak.
·         Keluarga dapat memperkuat nilai-nilai dan prestasi cultural dan pendidikanya.
·         Kemampuan keluarga mengarahkan aspirasi-aspirasi pekerjaan dan ekonominya.
b)      Sekolah
Proses kognisi politik mulai terbentuk semenjak anak menjadi murid taman kanak-kanak sampai dengan sekolah menengah atas, mulai dari melihat gambar presiden, wakil presiden dan menteri-menterinya. Selain itu, ada tambahan pembentukan jati diri orang lain yang sangat penting, yaitu latihan       organisasi         dan            kepemimpinan.
peranan sekolah dalam proses sosialisasi politik antara lain:

·         Sekolah dapat memegang peran penting dalam pembentukan sikap-sikap terhadap “aturan permainan politik” (rule of the political game) yang tidak tertulis.
·         Pengajaran sejarah nasional juga berfungsi memperkuat kesetiaan kepada system politik
·         Sekolah memberikan pandangan yang lebih konkrit tentang lembaga-lembaga politik dan hubungan-hubungan politik.
c)      Kelompok Pergaulan
Salah satunya sarana sosialisasi politik, karena kelompok bermain di masa kanak-kanak, kelompok persahabatan, dan kelompok kerja yang kecil, di mana setiap anggota mempunyai kedudukan yang relative sama dan saling memiliki ikatan-ikatan yang erat.

·         Dalam hal ini, individu tersebut marubah kepentingan dan tingkah lakunya agar sesuai dengan kelompoknya sebagai usaha agar ia tetap diterima oleh anggota-anggota kelompoknya.
·         Bisa menyesuaikan pendapatnya dengan teman-temannya mungkin karena ia menyukai atau menghormati mereka.
·         Mulai mengikuti peristiwa-peristiwa politik krena teman-temannya berbuat begitu.

d)      Pekerjaan
Pekerjaan dan organisasi-organisasi formal maupun informal yang dibentuk berdasarkan lingkungan pekerjaan itu, individu-individu mengidentifikasikan diri dengan suatu kelompok tertentu,dan menggunakan kelompok itu sebagai “acuan” (reference) dalam kehidupan politik.

·         Berpatisipasi dalam suatu tawar-menawar kolektif atau dalam suatu demonstrasi

e)      Media Massa
Masyarakat modern tidak dapat hidup tanpa komunikasi yang luas, cepat, dan secara umum seragam.kita tahu bahwa media massa surat kabar, radio, televisi, majalah, internet memegang peranan penting dalam menularkan sikap-sikap dan informasi-informasi politik kepada masyarakat luas.

9. Peran Serta Budaya Politik Partisipan
            Partisipan politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pimpinan Negara atau upaya-upaya memengaruhi kebijakan pemerintah.
10. Bentuk-Bentuk Budaya Politik Partisipan
            Menurut Myron weiner, terdapat 5 penyebab timbulnya gerakan ke arah pertisipasi politik lebih luas dalam proses politik.
a)      Modernisasi
Dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat semakin banyak menuntut masyarakat untuk ikut dalam kekuasaan politik

b)      Perubahan-perubahan Struktur Kelas Sosial
Siapa yang berhak berpatisipasi dalam pembuatan keputusan politik menjadi penting dan berimbas pada perubahan pola partisipasi politik.

c)      Pengaruh Kaum Intelektual Dan Komunikasi Massa Modern
Ide demokratisasi partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi.

d)      Konflik Antarkelompok Pemimpin Politik
Jika timbul konflik antarelit politik, maka yang dicari adalah dukungan rakyat.

e)      Keterlibatan Pemerintah Yang Meluas Dalam Urusan social, Ekonomi, Dan Kebudayaan
Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah, maka akan merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.
11. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik
a)      Kegiatan politik konvensional adalah bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern.
Contoh: Pemberian suara (voting), Diskusi politik, Kegiatan kampanye, Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, dan komunikasi individu dan administratif.


b)      Kegiatan politik nonkonvensional adalah bentuk partisipasi politik yang tidak sebagaimana mestinya atau tidak biasanya.
Contoh: Pengajuan petisi, Berdemonstrasi, Konfrontasi atau mogok, Tindakan kekerasan politik terhadap harta benda (pengrusakan, pembonan, dan pembakaran). Tindakan kekerasan terhadap manusia (penculikan, pembunuhan, perang gerilya, dan revolusi.

12. Faktor Yang Memengaruhi Partisipan Politik Seseorang
a)      Adanya Latar Belakang Pendidikan Tinggi
Pendidikan tinggi sangat memengaruhi partisipasi politik. Hal ini karena pendidikan tinggi dapat memberikan informasi tentang politik dan persoalan-persoalan politik, dapat mengembangkan kecakapan menganalisis, dan menciptakan minat serta mempunyai kemampuan berpolitik.


b)      Perbedaan Jenis Kelamin Dan Status Sosial-Ekonomi
Sudah banyak bukti jenis kelamin dan status social memengaruhi berpatisipan politik, seperti jumlah anggota MPR/DPR RI periode 2004-2009 yang lebih banyak pria daripada wanita, dan orang yang berstatus sosial-ekonomi mapan yang lebih aktif dan lebih mendapat bagian. Misalnya, untuk menjadi anggota MPR/DPR hanya orang berduit yang berpeluang untuk dicalonkan dan dipilih dalam pemilihan umum.

c)      Adanya Partai Politik
Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan untuk merebut /mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya dan berdasarkan kekuasaan itu akan memberikan kegunaan materiil (bersifat fisik) dan idiil (falsafah kenegaraan) kepada anggotanya.

13. Peranan Partai Politik Dalam Sosialisasi Budaya Politik
            Menurut UU no. 31 tahun 2002 Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan Negara melalui pemilihan umum.
14. Tujuan partai politik
1.      Tujuan umum partai politik, yaitu:
·         Memwujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia
·         Memwujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
·         Cita-citanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
·         Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjungjung tinggi kedaulatan rakyat dalam NKRI

2.      Tujuan khusus partai politik, yaitu:
·         Memperjuangkan cita-citanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3.      Sistem Kepartaian
            Merupakan suatu system kepartaian yang di anut dalam sebuah Negara.

·         Sistem Partai Pluralistatis
Dalam system partai pluralistis setidaknya terdapat dua partai dalam Negara. Dalam system pluralis suatu perbedaan dasar terlihat antara system dua partai dengan multipartai.

·         Sistem Partai Dominan
Sistem partai ini merupakan tipe tengah dari system dua partai dan pluralis. System dominan terdapat dua karakteristik, yaitu suatu partai harus mengungguli rival-rivalnya dalam jangka waktu yang cukup panjang, partai itu harus dapat mengidentifikasikan dirinya dengan bangsa secara keseluruhan melalui doktrin-doktrinnya, ide dan gaya partai sejalan dengan gaya-gaya pada masanya. Hampir tidak ada oposisi dalam system partai ini.

15. macam-macam Partai Politik
1.      Partai kader, (partai elite/tradisional) yang dapat dibedakan tipe Eropa dan tipe America.
·         Tipe Eropa bertujuan untuk mendapatkan anggota sebanyak mungkin, tetapi mereka lebih menekankan pada dukungan dari orang-orang terkemuka, dan lebih memperhatikan kualitas dari pada kuantitas.
·         Tipe Amerika
Tipe partai seperti ini berbeda dengan model tipe Eropa, karena mereka juga menekankan kepemimpinan dan kesatuan dan kemudian mengerahkan peranan para anggotanya lebih untuk membangun koalisi dukungan suara ketimbang mendekati klas sosial atau kelompok sosial tertentu.


2.      Partai Massa, teknik mengorganisasi partai dilakukan oleh gerakan sosialis, yang kemudian diambil oleh partai komunis dan banyak digunakan di Negara-negara berkembang. Dapat dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu:
·         Tipe Sosialis adalah yang berorientasi kepada kaum buruh.
·         Tipe Partai Komunis adalah diorganisasi secara otoriter dan terpusat, lebih menggambarkan sentralisasi daripada demokrasi.
·         Tipe Partai Fasis adalah menggunakan teknik militer untuk mengorganisasi politik massa

3.      Tipe Partai Tengah, yaitu partai yang menggunakan organisasi massa sebagai alat dukungan partai.
16. Syarat-syarat Mendirikan Partai Politik
1.      Memiliki nama, lambing, dan tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang dan tanda gambar partai politik lain.
2.      Mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50% dari jumlah provinsi, 50% dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang bersangkutan.
3.      Memiliki akta notaries pendirian partai politik yang sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.
4.      Memiliki kantor tetap

17. Asas dan Ciri Partai Politik
1.      Asas partai politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2.      Setiap partai politik dapat mencantumkan cirri tertentu sesuai dengan kehendak dan cita-citanya yang tidak bertetangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang.

18. Fungsi Partai Politik
1.      Partisipasi politik warga Negara dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan gender.
2.      Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara.
3.      Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakt, berbangsa, dan bernegara.
4.      Penciptaan iklim yang kondusif dan program konkrit serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterahkan masyarakat.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar